Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret 24, 2016

PEMERINTAH BERI TENGGANG WAKTU DUA BULAN TAXI ONLINE MENYESUAIAN PERIZINAN

JAKARTA[TitikKomaPost.com] Batas waktu diberikan pemerintah kepada Uber Taxi dan Grab Car per tanggal 31 Mei 2016 agar bekerja sama dengan badan usaha angkutan transportasi ataupun koperasi yang diberi izin menyelenggarakan angkutan umum.

Jedah waktu tersebut diputuskan setelah pemerintah melalui Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta perwakilan Organda, Uber dan Grab mengadakan rapat bersama di Jakarta pada Kamis (24/3).

"Kesepakatan terakhir diberi waktu sampai 31 Mei 2016, kurang lebih dua bulan. Pada 31 Mei Uber dan Grab, harus kerja sama dengan operator transportasi umum yang sah atau mendirikan badan hukum sendiri. Silakan saja. Kami mendorong," papar Jonan di Jakarta, Kamis (24/3/2016)

Jonan menambahkan, terdapat kesepakatan lainnya yang diambil dalam rapat tersebut antara lain pemerintah mendorong pelayanan transportasi publik dalam bentuk apapun yang lebih …

KOPERASI TKBM USAHA KARYA LURUSKAN MANDEKNYA SHARING UANG KESEJAHTERAAN BURUH

SURABAYA[TitikKomaPost.com] Tudingan miring terhadap Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Perak mengenai adanya kesengajaan menghentikan pembagian hak buruh atas dana kesejahteraan yang didapat dari hasil pembagian kerja sebesar satu persen di tepis oleh Ketua Umum Koperasi TKBM, Agus Riyanto. Menurut dia pembekuan sementara itu dilakukan atas saran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

"Pembekuan dana kesejahteraan itu sifatnya sementara kami lakukan, itupun bukan karena inisiatif kita melainkan saran dari pembina koperasi yaitu Disnaker kota Surabaya setelah kita melayangkan surat," ujar Agus Riyanto kepada wartawan saat melakukan jumpa pers di kantornya jalan kalimas Surabaya, Kamis (24/3/2016).

Menurut Agus, timbul pembekuan pembagian hak uang sharing atau bagi hasil untuk kas serikat pekerja buruh pelabuhan Tanjung Perak itu terjadi setelah sekira pertengahan tahun 2015 an muncul serikat pekerja tandingan yang nota bene anggotanya berasal dari ser…

STANDART KWALITAS BAJA DI AWASI

SURABAYA[TitikKomaPost.com] Produk baja yang beredar di Indonesia kini tak luput dari pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Alasannya, pengawasan yang melibatkan Badan Reserse dan Kriminal (Barekrim) Mabes Polri serta Bea Cukai itu karena banyak produk baja dan turunannya itu untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Selain itu, pengawasan ini untuk memastikan para pelaku usaha tidak menjual produk baja hasil selundupan,” tandas Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag RI, Widodo, Rabu (23/3/2016).

Apalagi, ingat Widodo, produk baja yang memiliki lebel SNI kadangkala belum menjamin kualitas sesuai standarisasinya. Pasalnya, hasil penelusuran yang dilakukan tim Kemendag RI kerap menemukan, banyak produsen baja ber-SNI justru menurunkan kualitas produknya sebagai bentuk persaingan.

“Artinnya, produk SNI, tidak menjamin kualitasnya baik. Ini semua karena persaingan yang tidak sehat. Produknya ber-SNI, tapi kualitasnya…