Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Januari 8, 2016

DPW APBMI JATIM MUNAS BATAM LURUSKAN LEGALITAS ORGANISASI

Munas I Adalah Roh Munas VI Batam Jadi SK Dirjen Hubla Sudah Tepat


 SURABAYA[TitikKomaPost.com] Seluruh anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur hanya mengakui legalitas hukum pemerintah. Pernyataan anggota perkumpulan pengusaha bongkar muat tersebut, menyusul surat keputusan (SK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, nomor KP.801/1/1 Phb 2016.

"Surat dari Kementerian Perhubungan itu menetapkan APBMI legal adalah hasil Musyawarah Nasional I tanggal 28 Oktober 1988. Jadi, secara hukum, kami tidak dirugikan," jelas Capt. Priyanto, Ketua DPW APBMI Jawa Timur hasil Munas VI Batam, Jumat (8/1/2016).

Ia menandaskan, sesuai SK yang ditandatangani Dirjen Hubla, Capt. Bobby R. Mamahit tertanggal 4 Januari 2016 tersebut, juga tertuang kutipan yang mengakui, legalitas APBMI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 6/ AL 3014/ Phb-89. Disebutkan, APBMI yang diakui pemeri…