Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari November 24, 2014

MAKI SIAP KUPAS DUGAAN KASUS KORUPSI e-KTP

"Data Kejutan Akan Disuguhkan Dalam Forum"

SEMARANG[TitikKomaPost.com] Fokus Group Diskussion (FGD) terkait kasus e-KTP yang akan diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng bersama Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) di Press Room, Selasa (25/11), akan menguak fakta baru. Pasalnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku sudah menyiapkan data yang mengejutkan.

Ini diungkapkan langsung oleh Koordinator MAKI H Boyamin Saiman, yang akan menjadi salah satu pembicara utama. “Tunggu saja besok (25/11) di FGD. Kami sudah menyiapkan bahan yang mengejutkan,” ungkapnya, hari ini (24/11/2014).

Menurut dia, terkait dengan kasus e-KTP, pihaknya sudah melakukan investigasi dua kali ke Singapura. Hasilnya ternyata diluar dugaan banyak orang selama ini.

Lanjut Boyamin, di Singapura dirinya bertemu Paulus Tanos, salah seorang anggota konsorsium pemenang tender e-KTP yang saat ini menetap di Singapura. “Paulus Tanos sembunyi di Singapura karena banyaknya teka…

MENJAMURNYA PEMOTONGAN KAPAL DI KAMAL DIDUGA ADA KEMUDAHAN PETUGAS

"Kemudahan Itu Disebut-sebut Bernilai Ratusan Juta Rupiah"

BANGKALAN[TitikKomaPost.com] Maraknya pemotongan kapal yang dilakukan di daerah Tanjung Jati Kamal Bangkalan Madura disinyalir adanya kemudahan yang diberikan kepala desa setempat yang diamini kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) Branta. Kemudahan itu disebut-sebut bernilai ratusan juta rupiah.

Kepala KUPP Branta melalui petugas wilayah kerja pelabuhan Kamal, Muklisa membenarkan bahwa pemotongan kapal diwilayahnya makin hari makin tumbuh subur. Namun dirinya membantah kalau pihaknya telah merekomendasi perihal aktifitas pemotongan itu.

"Justru kami tidak tahu data-data kapal yang akan dipotong karena pihak desa memberi fasilitas mas,"katanya saat dikonfirmasi by phone.

Muklisa juga menambahkan, kalau kapal yang akan dipotong itu rata-rata tidak melaporkan kepada kami. Sementara ini kita tidak kuasa untuk mendeteksi perkembangan pemotongan itu."Data kapal yang dipotong seluruhnyapun kami tidak punya,…

DPR PASTIKAN TAK LIBATKAN DPD BAHAS UU MD3

"Pelibatan DPD Berdampak Pelambatan Pembahasan Revisi"

JAKARTA[TitikKomaPost.com] Pimpinan DPR memastikan tidak akan mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), hal itu mengingat pasal yang akan dibahas hanya menyangkut soal DPR.

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR mengatakan pelibatan DPD hanya bisa berdampak pelambatan pembahasan revisi. Mengingat revisi ditargetkan rampung sebelum 5 Desember 2014.

"Soalnya kalau kita merambah ke tempat lain, pasti tidak akan selesai dengan cepat,"tutur Agus di Gedung DPR Jakarta, Senin (24/11/2014).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap keterlibatan DPD tidak bisa dilakukan. Sebab kewenangan DPD di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun di UU MD3 itu tidak jelas. Jika harus melibatkannya, maka perlu melakukan amandemen UUD 1945.

"Kami tidak ingin melampaui prosedur. Kalau nggak akan bermasalah," Tegasnya.

Meski sebelumnya DPD sudah ter…